Indonesia telah resmi memulai perdagangan kredit karbon dengan diluncurkannya Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) pada Selasa, 26 September 2023. Langkah ini diambil dengan tujuan mendanai pengurangan emisi gas rumah kaca, menjadikan Indonesia sebagai peserta utama dalam perdagangan karbon global.
Beberapa fakta terkait Bursa Karbon Indonesia:
- Cara Kerja Bursa Karbon
Bursa Karbon Indonesia dirancang untuk memfasilitasi perdagangan sertifikat kredit karbon yang diterbitkan untuk proyek atau kegiatan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Proyek ini melibatkan perusahaan yang menghasilkan emisi di bawah ambang batas polusi yang ditetapkan pemerintah. Pada tahap pertama, perdagangan karbon wajib diterapkan untuk pembangkit listrik tenaga batu bara.
DKI Jakarta saat ini sedang menyusun sebuah roadmap yang akan mencakup batasan emisi untuk empat sektor lainnya: kehutanan, proses industri dan penggunaan produksi, pertanian dan pengelolaan limbah, serta pajak karbon untuk emisi di atas batasan. - Harga Kredit Karbon
Pada perdagangan perdana IDXCarbon, terjadi perdagangan tiga belas kredit karbon untuk hampir 460.000 metrik ton setara karbon dioksida (CO2e) dari proyek-proyek PT Pertamina Geothermal Energy di Sulawesi dengan harga Rp 69.600 (US$ 4,51) per ton. Harga kredit karbon bervariasi tergantung pada proyek dan perusahaan yang terlibat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, pada uji coba bulan Februari lalu untuk pembangkit listrik tenaga batu bara, tunjangan karbon diperdagangkan di kisaran harga US$ 2 hingga US$ 18 per ton.
Baca juga: PT Surya Fajar Sekuritas Ramaikan Acara Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2023 - Partisipan dalam Perdagangan Karbon
Perdagangan karbon saat ini bersifat sukarela, namun akan menjadi wajib dengan diterapkannya aturan polusi yang lebih ketat. Saat ini, batas emisi hanya ditetapkan untuk sektor listrik, dengan harapan perusahaan listrik menjadi pembeli paling aktif. Namun, setelah batas polusi diterapkan untuk sektor lain, perusahaan dari berbagai sektor dapat bergabung. Pada perdagangan perdana, beberapa perusahaan termasuk perbankan, unit perusahaan energi negara Pertamina, dan perusahaan pertambangan telah berpartisipasi. - Keterlibatan Asing
Indonesia berharap mendapatkan pengakuan bersama pada bursa ini untuk menarik pembeli asing ke pasar karbonnya. Meskipun perdagangan saat ini bersifat sukarela, Indonesia berencana membuatnya menjadi wajib dengan diterapkannya aturan polusi yang lebih ketat. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, menekankan bahwa setiap transaksi lintas batas tidak boleh mengganggu target Jakarta di bawah Perjanjian Paris.